Indonesia telah memangkas insentif pajak untuk membatasi investasi pada produk nikel berkualitas rendah, karena pemerintah ingin memaksimalkan nilai dari cadangan nikelnya yang melimpah dan mendorong investasi hilirisasi lebih lanjut, kata seorang menteri kabinet pada Rabu.
Pemerintah menargetkan investasi sekitar US$95 miliar tahun ini dan akan tetap fokus pada industri pengolahan sumber daya alam, namun berupaya menghemat cadangan nikelnya—yang terbesar di dunia—untuk produk-produk bernilai tinggi seperti bahan baku baterai kendaraan listrik (EV).
Sejak melarang ekspor bijih nikel pada tahun 2020, Indonesia mengalami lonjakan investasi ke pembangunan smelter. Namun sebagian besar output berupa ferronikel atau nickel pig iron (NPI)—yang digunakan untuk produksi stainless steel—dan biasanya hanya mengandung 30% hingga 40% kandungan nikel.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah tidak lagi memberikan fasilitas pembebasan pajak (tax holiday) untuk investasi di sektor NPI.
“Hilirisasi harus minimal mencapai 60% hingga 70% kandungan nikel di Indonesia, bukan hanya berhenti di produk menengah,” kata Bahlil dalam wawancara dengan Reuters.
“Investasi NPI bisa balik modal dalam empat hingga lima tahun, kenapa harus diberi tax holiday selama 10 tahun? Itu tidak adil,” tambahnya.
Ia menolak mengomentari pembicaraan Indonesia dengan perusahaan-perusahaan seperti Tesla dari AS dan BYD Group dari China terkait dorongan investasi lebih lanjut.
Sementara itu, pasar nikel global saat ini menghadapi kelebihan pasokan yang besar karena melonjaknya produksi dari Indonesia. International Nickel Study Group (INSG) memperkirakan surplus sebesar 239.000 ton, yang merupakan yang terbesar dalam setidaknya satu dekade terakhir.
Perusahaan seperti Trimegah Bangun Persada (TBP) dan Merdeka Battery Materials juga sedang meningkatkan kapasitas produksi mereka.
Anak perusahaan TBP saat ini memiliki kapasitas gabungan sebesar 305.000 ton per tahun untuk ferronikel, dan berencana menambah 12 jalur produksi baru. Sementara itu, Merdeka memiliki kapasitas 38.000 ton NPI, dan smelter ketiganya dengan kapasitas 50.000 ton dijadwalkan mulai beroperasi pada periode kedua tahun ini.
Bahlil juga menyatakan bahwa pemerintah akan mewajibkan smelter-smelter baru menggunakan sumber energi terbarukan, namun rincian kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan.
Sumber: Channel New Asia, 4 Mei 2023
*Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris